Sila keempat dalam Pancasila adalah “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan_Pendidikan Pancasila_Kurikulum Merdeka_Kelas 7_SMP

 

Sila keempat dalam Pancasila adalah “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”  

Benar, sila keempat dalam Pancasila berbunyi: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”

Makna dari sila keempat ini menekankan pentingnya kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat, yang berarti setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dan kepentingan bersama. Prinsip ini mengutamakan dialog dan partisipasi, di mana wakil-wakil rakyat dipilih untuk menjalankan musyawarah dan mencapai kesepakatan terbaik bagi masyarakat luas.

Berikut contoh sikap positif terhadap sila keempat Pancasila

1. Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan

   Menghargai dan mendorong partisipasi aktif dari semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan negara.

2. Musyawarah dan Mufakat

   Mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menjalankan kebijakan dan mengatasi perbedaan pendapat, sehingga keputusan yang diambil mewakili berbagai pandangan dan aspirasi rakyat.

3. Keterbukaan dan Transparansi

   Memastikan transparansi dalam keputusan-keputusan pemerintah dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terkait informasi-informasi penting.

4. Penghargaan terhadap Kebijaksanaan

   Menghargai dan menerapkan hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang baik dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

5. Menghormati Keanekaragaman

   Mengakui dan menghormati keragaman pendapat, budaya, dan latar belakang warga negara serta memastikan bahwa setiap suara dihargai dan diperhitungkan.

6. Penyelesaian Konflik dengan Damai

   Mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah dan dialog, serta menghindari kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik.

7. Penguatan Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

   Memperkuat peran lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti parlemen, dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa aspirasi rakyat diwakili dengan baik.

8. Keterlibatan Aktif dalam Pembangunan

   Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam program pembangunan dan pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

9. Pendidikan Politik dan Kesadaran Hukum

   Meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak-hak dan kewajiban mereka serta hakikat sistem politik dan hukum yang berlaku di negara ini.

10. Pentingnya Berbicara dan Mendengarkan

    Memahami bahwa dalam sistem permusyawaratan/perwakilan, berbicara dan mendengarkan memiliki peran penting dalam menciptakan keputusan yang bijaksana dan adil.